Make your own free website on Tripod.com
 

       Wanita juga Perlu Berpolitik

   Benarkah urusan pemerintahan tidak memerlukan peran
  wanita? Lantas di mana letak hak dan peran serta mereka
                    bila demikian?

Hak politik individu

Kemerdekaan berpolitik individu muslimah sama dengan kebebasan
individu laki-laki. Sama-sama memiliki hak suara untuk memilih
pemimpinnya, misalnya. Seorang gadis secara 'LUBER' berhak
menentukan pilihannya sendiri tanpa harus didikte ayahnya. Demikian
pula halnya dengan istri yang memiliki hak bebas menentukan suara
politik sama seperti suaminya.

Sebaliknya, dalam hal penanggungan kewajiban politik pun tak
dibedkan antara individu wanita dengan pria. Ditinjau dari kenyataan
ini, maka terhadap individu kaum wanita dituntut pula pemahaman
kehidupan politik yang baik, walau mungkin tak sedetil pemahaman
kaum laki-laki.

Hal ini diperlukan untuk mengimbangi hak bersuara yang mereka
peroleh secara pribadi tadi. Bukankah untuk bisa menggunakan hak
pilih dan bersuara dengan benarpun diperlukan pengetahuan yang
benar pula? Sebab tanpa pengetahuan yang mencukupi, siapapun
akan mudah ditipu dan dibeli suaranya.

Selama ini masih banyak kaum wanita yang belum memiliki pendirian
dalam menentukan pendapat, melainkan hanya mengikut pendapat
ayahnya, suaminya, atau lurahnya. Masih banyak pula yang rela
menjual hak suaranya untuk kepentingan partai tertentu. Atau ada
yang sangat mengabaikan haknya, menganggapnya hanya sebagai hal
yang memberatkan.

Di zaman Rasulullah, hak wanita untuk memperoleh pengetahuan
tentang kehidupan politik di negaranya telah cukup dijamin dengan
diperbolehkannya mereka untuk mengikuti shalat berjamaah dan
shalat Jum'at di masjid. Didukung pula oleh anjuran agar setiap
wanita turut mengikuti khutbah di shalat Hari Raya. Sebab dalam
kesempatan-kesempatan seperti itulah diberitakan kepada para
jamaah shalat tentang perkembangan keadaan negara dan
dibicarakan pula berbagai permasalahan yang terjadi.

 Hak politik bernegara

Yang dimaksud di sini adlah hak berkecimpung dalam urusan politik
praktis dalam sebuah pemerintahan negara. Sampai di manakah
batasan hak dan kewajiban wanita dalam hal ini?

      1. Anggota lembaga pemerintahan

Pada zaman kekhalifahan Umar, terjadi satu peristiwa menarik
menyangkut keberanian seorang wanita dalam memperingatkan
kesalahan khalifahnya. Kisahnya, ketika dalam sebuah majelis Umar
menyampaikan pidato kepada kaum muslimah, sang khalifah
menganjurkan mereka untuk tidak membebani calon-calon suami
mereka dengan mahar yang terlalu berat.

Maka spontan salah seorang muslimah berdiri sambil mengacungkan
tangan dan minta ijin untuk berbicara memprotes anjuran tersebut. Si
muslimah mengemukakan dalil yang menguatkan bahwa kaum wanita
punya hak penuh dan bebas dalam menentukan besarnya mahar.
Adapun jika mereka ingin meringankannya, itu adalah atas kerelaan
mereka sendiri.

Itu adalah contoh indah di mana khalifah menghargai hak bicara
rakyat wanita yang menegur kesalahannya secara langsung. Jadi
pada dasarnya kaum wanita pun memiliki hak untuk turut mengontrol
jalannya pemerintahan. Sebabnya jelas, bahwa ada kepentingan dari
dan untuk para wanita menyangkut hajat hidupnya. Lelaki yang maju
perlu didampingi oleh wanita yang juga terdidik. Sementara banyak
kalangan pria yang tidak begitu paham dan peduli akan kepentingan
para wanita.

Apalagi jika permasalahan yang diatur lebih bermuara di sekitar
kehidupan wanita dan anak-anak, maka peran anggota lembaga
wanita akan semakin besar dirasakan. Bukankah
persoalan-persoalan seputar wanita dan anak-anak tak sedikit pula?
Bahkan telah ramai diperbincangkan dalam skala internasional.

      2. Anggota LSM/organisasi sosial lain

Dunia kehidupan kaum wanita berbeda dengan dunia kaum laki-laki.
Masing-masing memiliki ciri khas tertentu dan berbeda pula dalam
perkembangannya. Sementara itu, kedua sisi itu perlu sama-sama
dikembangkan.

Contoh yang terjadi di zaman Rasulullah bisa kita jadikan teladan.
Pada saat itu masyarakat Makkah hanya sedikit sekali memberikan
penghormatan kepada kaum wanita. Sebaliknya dengan kaum wanita
Anshar, di mana mereka sudah memperoleh kedudukannya di
samping laki-laki, mereka juga telah aktif dalam berbagai kegiatan
sosial. Maka terjadi saling pengaruh antar dua kaum tersebut dan
akhirnya budaya kaum wanita Ansharlah yang menang, sehingga
kaum wanita Madinahpun menerima budaya Anshar senagai budaya
barunya.

Mengenai hal ini Umar bercerita, "Dahulu, kami orang-orang Quraisy
mengalahkan wanita. Tetapi, setelah kami datang kepada kaum
Anshar, ternyata mereka adalah orang yang dikalahkan kaum wanita
mereka. Kemudian kaum wanita kami mulai meniru tata cara kaum
wanita Anshar. Lalu aku membentak istriku kemudian ia membantah
diriku, dan aku tak mau dia membantah diriku. Kemudian dia
berkata, 'Engkau tidak mau aku membantahmu. Demi Allah,
sesungguhnya istri-istri Nabi yang mulia pernah membantahnya, dan
sesungguhnya salah seorang dari mereka pernah meninggalkan satu
hari hingga malam hari.' Maka perkara ini sangat mengejutkan
saya..." (Riwayat Bukhari)

Kisah di atas menghadirkan contoh manfaat dari keaktifan kaum
wanita dalam kegiatan-kegiatan sosial mereka, yang sangat berfungsi
memajukan kesejahteraan kaumnya. Bahkan keaktifan ini berfungsi
mempengaruhi kaum wanita lain yang belum semaju mereka.

      3. Berjihad

Kegiatan politik yang satu ini dalam konteks kenegaraan seringkali
menjadi identik dengan 'perang'. Ketika peperangan terjadi di negara
musuh, maka keikutsertaan wanita di dalamnya bukan bersifat wajib.
Beberapa wanita yang mampu memang mengikuti perang bersama
Rasul ke negara-negara musuh, dan biasanya menempati pos di garis
belakang seperti dokter militer atau di dapur umum.

Hukum keikutsertaan wanita dalam perang menjadi wajib manakala
musuh sudah masuk dan negara dalam kondisi membela diri. Maka
setiap wanita warga negara wajib turut mempertahankan diri. Bagi
mereka yang mampu bisa turut memanggul senjata, atau berperang di
jalur pertahanan, perawatan kesehatan, maupun dapur umum.
Minimal, mereka tahu mempertahankan diri di rumahnya sendiri.

Berdasarkan hak dan kewajiban politik wanita dalam peperangan ini,
maka pihak pemerintah sudah selayaknya mendirikan tempat
pendidikan militer untuk kaum wanita. Pendidikan militer khusus bisa
diberikan kepada kaum wanita yang memiliki kemampuan untuk
melakukannya. Tetapi secara umum, setidaknya semua wanita
sempat memperoleh pendidikan militer secara minimal, demi
kewajiban mobilisasi umum, jika negaranya diserang musuh.